Not known Facts About Sorot Hukum dan Kebijakan Publik
Not known Facts About Sorot Hukum dan Kebijakan Publik
Blog Article
Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu penagihan kredit perusahaan fintech RupiahPlus (RP) pada Juni lalu. Kasus ini menjadi perbincangan publik di media sosial hingga akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa rekan debitur RP menceritakan kisahnya di media sosial.
mempermudah pemahaman Anda dalam mempelajari bahan ajar ini usahakan untuk mempelajari peta Asia/dunia maupun peta Indonesia.
adanya pedagang-pedagang yang menetap mendirikan perkampungan maka sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia.
Bacalah setiap penjelasan yang diberikan dengan cermat. Anda jangan tergesa-gesa agar dapat memahami isi modul ini dengan benar.
Pengakuan pada eksistensinya sebagai profesi membuat kegiatan law firm menjual jasa hukum tidak disamakan dengan perusahaan. Yetty menjelaskan perusahaan sejak awal memiliki tujuan keuntungan semata, sedangkan liberal professions tidak begitu.
Berdasarkan hal itu, Mahfud mengatakan bahwa yang dimaksud dari pernyataan Ganjar yakni konteks saat ini, setelah polemik di MK. "Itu sama dengan statement
Di Yogyakarta, sekitar seribuan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan info masyarakat serta pekerja kaki lima yang tergusur, turun ke jalan melakukan aksi di Jalan Malioboro.
sebagai pekerjaan tetap terhadap perusahaan. Bunyi Pasal 1623 adalah Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.
Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan knowledge pribadi kerap dilakukan perusahaan fintech kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.
Reza menilai bahwa negara Indonesia bukan hanya milik satu keluarga saja, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998 ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah-masalah sosial.
Seperti yang telah dijelaskan pada uraian materi sebelumnya, bahwa letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan nusantara memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim.
Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan tim kami, silakan kirimkan CV dan portofolio video clip Anda ke: [email protected]
Febuari 1946 mengadakan konferensi ekonomi yang bertujuan menghapuskan sistem ekonomi autokrasi warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi.